Wecarejatim.com, Sumenep – Anggota DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi, menyoroti buruknya pelayanan publik di Kecamatan Masalembu. Ia menerima banyak keluhan dari warga terkait ketidakdisiplinan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari jam kerja yang tidak menentu hingga lambannya pengurusan dokumen karena pejabat terkait sering tidak berada di tempat.
Juhairi mengungkapkan bahwa banyak pimpinan lembaga pemerintah lebih sering berada di daratan dibandingkan di wilayah tugasnya di kepulauan. Hal ini berdampak langsung pada pelayanan publik yang seharusnya berjalan maksimal.
“Camat dan penjabat kepala desa harus lebih intens berada di wilayah tugasnya. Mereka bertanggung jawab memastikan seluruh unsur pemerintahan bekerja dengan baik sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Menurutnya, pejabat yang tidak disiplin dan tidak patuh terhadap aturan sebaiknya diberhentikan.
“Bupati tidak boleh takut pada bawahannya. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan, terutama bagi mereka yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Jika ada yang tidak becus bekerja, lebih baik diberhentikan,” tambahnya.
Juhairi menekankan bahwa warga kepulauan merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep yang berhak mendapatkan pelayanan yang layak. Ia mengingatkan agar slogan “Bismillah Melayani” bukan sekadar kata-kata, melainkan harus dibuktikan nyata di lapangan.
“Jangan biarkan warga kepulauan semakin menderita. Infrastruktur di sana sudah sulit, jangan tambah penderitaan mereka dengan pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan dan diharapkan menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan, terutama dalam hal pelayanan publik.
