Wecare Jatim – Aliansi Pemuda Nahdliyin Pamekasan (APNP) meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memperbaiki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Hal ini dikarenakan APNP menduga, kelangkaan dan instabilitas harga pupuk bersubsidi di Pamekasan dipicu oleh amburadulnya RDKK yang disusun oleh DKPP.
Sementara itu, DKPP Pamekasan menyebut bahwa amburadulnya RDKK ini disebabkan lambannya petani menyetorkan KTP ke Kelompok Tani (Poktan) setempat.
Mengutip dari Kompas.com, Senin (31/10/2022), Kasi Pengawasan Sarana Pertanian DKPP Pamekasan, Slamet Supriadi, menjelaskan bahwa RDKK disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil pendataan Poktan.
“Kebanyakan masyarakat yang bergabung ke Poktan tidak cepat menyetor ketika diminta KTP, padahal RDKK sangat membutuhkan itu,” Ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Senin (31/10/2022).
Ia mengklaim, kelangkaan dan instabilitas harga pupuk terjadi bukan karena sistem, tetapi karena data pengajuan yang sedikit, dan ketika musim tanam tiba, permintaan masyarakat melebihi ketersedian pupuk.
Slamet juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk taat administrasi kurang. Sehingga persoalan ini berulang setiap tahun meskipun di sisi lain pihaknya sudah memaksimalkan penyuluh pertanian.
Ketua Aliansi Pemuda Nahdliyin Pamekasan (APNP), Arif Rahman Hudaifi, meminta agar pemerintah tidak menyalahkan petani dalam persoalan kelangkaan pupuk. Sebab, mereka adalah yang terdampak dalam hal kelangkaan tersebut.
“Jangan kambinghitamkan masyarakat, jika DKPP sendiri tidak maksimal kerjanya, utamanya dalam mengatasi kelangkaan pupuk ini,” terang Arif.
Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih serius mendalami persoalan ini. Bukan hanya mengatasi sisi permukaan, dan malah menyalahkan masyarakat.
Arif mendesak pemerintah hadir dan menyelesaikan persoalan pupuk ini dan tidak kemudian memposisikan persoalan ini sebagai sesuatu yang lumrah terjadi setiap tahun.
Sumber: Kompas.com
