News  

Kades Di Mojokerto Di Penjara Gegara Bangun BumDes

Kades di Mojokerto di tangkap akibat bangun BUMDes di tempat yang salah

Wecare Jatim – Kepala Desa Sumberwono, Dlanggu, Kabupaten Mojokerto Trisno Hariyanto (37) dijebloskan ke penjara karena diduga merugikan negara Rp 797 juta.

Penyebabnya bisa dibilang sepele. Ia menggunakan anggaran desa ratusan juta itu untuk membangun BUMDes berupa pusat oleh-oleh di tempat yang salah.

Trisno menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto sekitar 4 jam sejak pukul 11.00 WIB. Kades Sumbersono periode 2013-2019 itu baru pertama kali diperiksa sebagai tersangka.

Sekitar pukul 15.00 WIB, ia dikeler turun dari ruangan penyidik ke mobil penumpang warna hitam. Trisno sudah memakai rompi tahanan warna oranye. Artinya, tidak hanya berstatus tersangka. sore ini pula ia dijebloskan ke Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Dilansir dari DetikJatim.com, Jumat (21/10/2022), Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono mengatakan, “Hari ini kami menetapkan TH (Trisno Hariyanto) sebagai tersangka dalam perkara dugaan pidana korupsi pembangunan BUMDes di atas TKD di Dusun Pekingan, Desa Sumbersono tahun 2018-2019.”

Gaos menjelaskan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada 3 Oktober 2022, perbuatan Trisno mengakibatkan kerugian negara Rp 797.774.000. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikutio dari DetikJatim.com, Gaos menjelaskan bahwa, “Perbuatan tersangka dalam pembangunan BUMDes tidak sesuai dengan mata anggaran dalam APBDes Sumbersono dan tidak ditemukan data dukung pertanggungjawabannya. Sehingga sudah sepatutnya TH menjadi tersangka.”

Kasipidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Rizky Raditya membeberkan sejumlah kesalahan yang dilakukan Trisno hingga merugikan negara hampir Rp 800 juta.

Pertama, tersangka mengalokasikan anggaran Rp 400 juta di APBDes Sumbersono tahun 2018 untuk pemeliharaan BUMDes. Namun, anggaran tersebut tidak ia serap sama sekali.

Dana Rp 400 juta tersebut lantas ia masukkan di APBDes Sumbersono tahun 2019. Tidak hanya itu, Trisno juga menambah anggaran Rp 400 juta tahun 2019 untuk pemeliharaan BUMDes.

Sehingga total anggaran untuk satu proyek tersebut Rp 800 juta. Padahal, ketika itu BUMDes berupa bangunan pusat oleh-oleh belum ada.

Pembangunan pusat oleh-oleh sebagai BUMDes Sumbersono memang sudah direalisasikan di tahun 2019.

Namun permasalahannya, pusat oleh-oleh yang menelan dana Rp 800 juta itu dibangun Trisno di tempat yang salah.

Yakni di atas tanah kas desa (TKD) Sumbersono yang berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Selain itu, proyek pembangunan BUMDes di Dusun Pekingan itu juga tanpa laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, TKD Sumbersono yang digunakan Trisno membangun pusat oleh-oleh harus dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai lahan pertanian. Aturan inilah yang membuat pembangunan BUMDes tersebut merugikan negara Rp 797.774.000.

Sumber : DetikJatim.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *