Wecare Jatim- Komisi V DPR RI Kunjungi Lokasi Pelabuhan Bulupandan Pemerintahan Peduli Pembangunan di Madura, Komisi V DPR RI mengunjungi lokasi Pelabuhan Bulubandan pada 24 Oktober 2022.
Rombongan anggota Komisi V DPR RI Melakukan kunjungan kelokasi rencana pembanguan pelabuhan Bulupandan yang terletak di Desa Ko’ol Kecamatan Kelampis Bangkalan. Pembangunan Pelabuhan Bulupandan merupakan salah satu pembangunan yang masuk dalam Perpres No 80 tahun 2019 lalu.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat langsung lokasi pembangunan pelabuhan Internasional di Pulau Madura tersebut. Sudah tiga tahun Perpres tersebut di sahkan, namun hingga kini implementasinya belum bisa dirasakan oleh masyarakat Madura.
Mengutip dari PosMedia.com, Selasa (25/10/2022), Andi Iwan Darmawan Aras selaku wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan, “Tujuan utamanya untuk menindaklanjuti perpres No 80 Tahun 2019 yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia.”
Ia juga menyampaikan bahwa hasil dari kunjungan tersebut akan dibawa dan di bahas dalam rapat komisi bersama dengan mitra kerjanya dengan harapan pembangunan yang sudah direncanakan sejak lama tersebut bisa segera direalisasikan.
Dilansir dari PosMedia.com, Anggota komisi V dari dapil Madura, H. Syafiuddin, S.Sos mengatakan bahwa munculnya Perpres No 80 tersebut sempat menjadi harapan masyarakat Bangkalan untuk bisa keluar dari zona kemiskinan ekstrim.
Terdapat delapan proyek infrastruktur besar dari implementasi perpres tersebut namun hingga kini belum satupun yang bisa direalisasikan.
Total anggaran yang dibutuhkan dari seluruh proyek tersebut mencapai 38,2 Triliyun, Dengan rincian pembangunan ART Pelabun Kamal 3,59T, Reaktivasi KA (3,37 T), Pelabuhan Bulupandan (20,89 T), Jalan Tol Menuju Bulupandan (2,6 T), Jalan Sreseh-Modung (300 Milyar) Pembangunan IISP (3 T), Madura Industrial Seaport City (1,5 T).
Dengan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit tersebut Pemda Bangkalan mengaku kesulitan untuk mewujudkan pembangunan tersebut, mengingat hingga saat ini belum juga ada investor yang mau untuk berinvestasi di Bangkalan.
Oleh karena itu, Syafiudin berharap pemerintah pusat memasukkan beberapa pembangunan infrastruktur diatas kedalam rencana pembangunan strategis nasional agar bisa di biayai oleh APBN.
Dikutip dari PosMedia.com, Syafiudin mengatakan, “Karena APBD Bangkalan tidak akan dapat membiayai proyek proyek infstruktur ini, jalan keluarnya adalah masukkan ke proyek strtegis nasional”, pintanya.
Syafiuddin akan meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk hadir ke Bangkalan Madura, karena melalui unit kerja mereka yang turut memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Perpres 80/2019.
Hal ini, sesuai amanat Perpres No 80 Tahun 2019 yang di berikan kepada Kementerian koordinator Perekonomian untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan Perpres tersebut, mengingat belum ada pembangunan apapun di Bangkalan.
Ia juga berharap Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut memasarkan proyek-proyek infstruktur ke investor luar negeri, karena tiga proyek pembiayaanya sebesar 26,5 Triliyun bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU ).
Selain itu, dirinya meminta kesedian Presiden Joko Widodo untuk hadir ke kota Bangkalan dalam rangka melakukan Groundbreaking (peletakan batu petama), sebagai wujud bahwa diterbitnya Perpres No 80 Tahun 2019 untuk mempercepat pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur, Madura khususnya Kabupaten Bangkalan.
“Saya juga meminta Kepada Presiden Joko Widodo hadir ke Bangkalan untuk melakukan peletakan batu pertama sebagai komitmen di terbitkan Perpres No 80 Tahun 2019”, pungkasnya dikutip dari PosMedia.com
H.Syafiuddin Anggota Komisi V dari Fraksi FKB sudah tiga kali membawa rombongan Komisi V ke Madura melakukan kunjungan spesifik, pertama ke Pamekasan terkait Bendungan, Semiran dan Pasar, (2020) di Sampang terkait Jalan Sreseh-Modung (2021) dan Bangkalan (2022) Pelabuhan Bulupandan, Seaport City dan IISP Yang termaktub di Perpres 80 Tahun 2019.
Sumber : PosMedia.com
