Wecarejatim.com, Jakarta – Harapan banyak madrasah swasta untuk mendapatkan bantuan pendidikan ternyata masih menghadapi jalan terjal.
Anggota Komisi VIII DPR RI asal Madura Raya, Hj. Ansari, mengungkapkan bahwa masih banyak lembaga pendidikan yang belum menerima bantuan, bukan karena tidak layak, tetapi karena terkendala sistem.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama di DPR RI, Selasa (30/6/2026).
Menurut Ansari, sistem EMIS (Education Management Information System) kini menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan. Namun, tidak semua madrasah memiliki akses atau pemahaman yang cukup terhadap sistem tersebut.
“Di lapangan, saya menemukan madrasah yang sebenarnya butuh bantuan, tapi tidak bisa menerima karena belum terdaftar di EMIS,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan ini lebih dari sekadar teknis. Ada kesenjangan informasi yang nyata antara madrasah di perkotaan dan di daerah.
Jika di kota akses informasi relatif mudah, maka di daerah, banyak pengelola madrasah yang masih belum memahami pentingnya pendataan digital tersebut.
“Jangan sampai bantuan hanya berputar pada yang sudah paham sistem, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal,” tegasnya.
Ansari pun mendorong Kementerian Agama untuk lebih aktif turun ke lapangan melalui penyuluh agama agar sosialisasi EMIS bisa menjangkau hingga pelosok.
Menurutnya, keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana bantuan itu benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan akan terus melakukan perbaikan sistem EMIS agar lebih inklusif dan mudah diakses.
Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai program bantuan pendidikan tahun 2026, termasuk PIP, KIP Kuliah, BOS, dan BOP, serta upaya peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.
Ansari berharap, ke depan tidak ada lagi madrasah yang tertinggal hanya karena persoalan administrasi.
“Intinya sederhana, bantuan harus sampai kepada yang berhak. Sistem harus membantu, bukan justru menghambat,” pungkasnya.
