MK Tolak Gugatan Perselisihan Suara Caleg Bangkalan Dapil 4 Partai Gerindra

Wecarejatim.com, Bangkalan – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menolak permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 4.

Ketua MK, Suhartoyo menyampaikan, bahwa dalil pemohon mengenai pengurangan atau pemindahan suara serta jual beli suara di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tuturnya, Selasa (11/6/2024).

Sementara itu, Hakim MK mengatakan, pihaknya mencermati alat bukti KPU berupa formulir model C Hasil, C Hasil Salinan, D. Hasil, serta lampiran D Hasil. Semua dokumen itu menunjukkan konsistensi angka perolehan suara yaitu TPS 6 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh 11 suara,

TPS 12 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh 25 suara, serta TPS 14 Partai Gerindra memperoleh nol suara dan Robbi Ismail memperoleh nol suara. MK meyakini versi KPU adalah perolehan suara yang benar karena dibuktikan pula dengan C. Hasil plano TPS 6, TPS 12, dan TPS 14.

“Angka hasil rekapitulasi pada dokumen KPU tersebut sama dengan angka yang tertera pada alat bukti Bawaslu,” ujarnya.

Selain itu, saksi Partai Gerindra tidak dapat menunjukkan peristiwa yang sesungguhnya di TPS karena saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi secara langsung hingga tuntas dan para saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan.

“Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara serta jual beli suara di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” pungkas Asrul. (RM/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *