BANGKALAN, WECAREJATIM.COM – Pemandangan kurang pantas terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan saat Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Rapat yang berlangsung di lantai III Gedung DPRD Bangkalan itu seharusnya menjadi forum penting bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, di tengah jalannya sidang, sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru terlihat tidak fokus mengikuti jalannya rapat.
Beberapa di antaranya tampak asyik bermain handphone, bahkan ada yang tertidur hingga mengeluarkan suara dengkuran. Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan etika sebagai pejabat publik, terlebih saat kepala daerah sedang menyampaikan laporan resmi di forum legislatif.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lukman Hakim mengaku sangat menyayangkan perilaku anak buahnya itu. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Itu sangat kami sesalkan. Dalam forum resmi seperti ini seharusnya semua pihak menunjukkan sikap profesional dan menghargai proses yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa sanksi yang diberikan lebih bersifat moral. Menurutnya, rasa malu atas tindakan tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pejabat yang bersangkutan.
“Sanksi moral itu lebih tinggi. Mereka harus menanggung malu atas apa yang dilakukan, apalagi ini forum penting. Tidak memperhatikan, bahkan tidur saat rapat, itu tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Sementara itu, kritik keras juga datang dari kalangan pemuda. Salah satu aktivis Bangkalan, Sahrul, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap para pejabat OPD tersebut.
“Kami sangat kecewa. Mereka digaji dari uang rakyat, tapi justru tidak serius dalam rapat paripurna di gedung perwakilan rakyat,” ujarnya.
Menurut Sahrul, sikap tidak menghargai forum resmi tersebut mencerminkan rendahnya komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
“Kalau pimpinan tertinggi seperti bupati saja diabaikan, bukan tidak mungkin kepentingan rakyat juga akan diabaikan. Bagaimana Bangkalan bisa maju kalau mental pejabatnya seperti ini,” tegasnya.
Ia pun meminta Bupati Bangkalan untuk mengambil langkah tegas terhadap para pejabat yang dinilai tidak profesional tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran OPD agar lebih disiplin, profesional, serta menghargai setiap forum resmi pemerintahan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
