Wecarejatim.com, Pamekasan – Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Samsuri meminta agar pemkab setempat bisa memverfikasi para penerima bantuan PKH.
Pasalnya, Samsuri banyak menerima aduan perihal semrawutnya data penerima PKH hingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
“Yang harusnya menerima kadang tidak masuk, bahkan ada penerima PKH yang justru masuk dalam kategori ekonomi menengah ke atas,” terangnya.
Samsuri mengaku jika selama ini, beberapa penerima PKH justru masih didominasi oleh orang orang yang mampu, dan banyak masyarakat yang berhak justru tidak terakomodir.
“Pemkab harus jeli, khususnya para pendamping PKH agar bisa tepat sasaran dan jangan asal input data,” terangnya.
Lebih lanjut, Samsuri mendesak agar dinas sosial setempat melalui korkab PKH Pamekasan bisa lebih aktif sosialiasi ke rakyat bawah untuk mengecek kondisi penerima PKH.
“Jadi jangan hanya nunggu data pengajuan dari kades, tapi harus cek ke lokasi melalui pendamping PKH,” terangnya.
Sementara Kordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Pamekasan Hanafi mengatakan, pengajuan data penerima bantuan PKH diusulkan oleh desabatau kelurahan masing-masing ke Dinsos setempat. Hal itu mengacu pada regulasi dan undang-undang dimana seluruh pengelolaan data kemiskinan dan usulan bansos merupakan wewenang desa.
“Desa yang mengusulkan, dan kita juga sudah melakukan verifikasi,” terangnya.
