MK Putuskan KPU Bangkalan Harus Hitung Ulang Suara di 10 TPS Desa Langkap

Wecarejatim.com, Bangkalan – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan, harus melakukan hitung ulang (HU) di 10 TPS Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Diketahui, 10 TPS tersebut yakni, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22. Terlebih lagi, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerbitkan kajian dugaan pelanggaran yang telah nyata terjadi pelanggaran etik oleh Ketua PPK Burneh atas nama M. Sofi dan KPU Kabupaten Bangkalan telah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepadanya.

Hakim MK, Ridwan Mansyur menyampaikan, bahwa permohonan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) pada Senin (10/6/2024).

Putusan Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menguraikan dugaan penggelembungan dan/atau pengurangan suara untuk PPP dan Partai Demokrat.

Mahkamah menyandingkan C Hasil dan C Hasil Salinan serta D Hasil Kecamatan. Terdapat perbedaan mencolok antara C Hasil yang diajukan Pemohon dengan Termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Berdasar C Hasil yang diajukan Pemohon, perolehan suara Demokrat di TPS 15 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebanyak 204 suara, sedangkan pada C Hasil Bawaslu dan PPP (Pihak Terkait II) menunjukkan 253 suara.

Dari dua versi C Hasil ini Mahkamah menemukan beberapa pola yakni, adanya perubahan angka pada salah satu C Hasil yang dilakukan dengan cara menghapus angka tertentu lalu menuliskan angka yang baru, menambahkan angka baru di kolom yang masih kosong, dan/atau mengganti lembaran halaman tertentu di C Hasil dengan lembaran baru.

“Perbedaan dua versi formulir C.Hasil ini tidak dijelaskan oleh para pihak dalam persidangan secara memadai, terutama oleh Termohon. Apalagi Pemohon dalam permohonan telah menguraikan secara jelas perbedaan versi tersebut. Seharusnya termohon menguraikan perbedaan tersebut, faktanya Mahkamah menemukan atas hal itu Pemohon telah pula mengajukan keberatan setidaknya saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan,” tuturnya, Selasa (11/6/2024).

Mahkamah tidak mungkin menetapkan perolehan hasil suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud.

“Termohon harus melakukan penghitungan ulang surat suara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak putusan ini diucapkan,” pungkas Ridwan. (RM/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *