Kanwil Kemenkum Jatim Bersama FKIS UTM Perkuat Akses Keadilan, 48 Peserta Ikuti Pelatihan Paralegal

63 dilihat
Screenshot 2026 11 20 12 15 24 74 e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f
A-AA+A++

WECAREJATIM.COM, BANGKALAN – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) terus memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Fakultas Keislaman, UTM membekali 48 peserta dengan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal untuk meningkatkan kompetensi pendampingan hukum serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan Program Studi Hukum Bisnis Syariah bersama Pusat Studi dan Konsultasi Bantuan Hukum dan Syariah (PSKBHS) UTM tersebut berlangsung di Gedung Rektorat UTM lantai 9, Jumat (20/11/2026).

Mengusung tema “Mewujudkan Paralegal Kompeten dan Berintegritas untuk Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat”, kegiatan ini diikuti mahasiswa dan peserta dari sejumlah lembaga serta komunitas hukum di Bangkalan dan sekitarnya.

Pelatihan tersebut merupakan program bersertifikat resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan sertifikasi Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA).

Direktur PSKBHS Fakultas Keislaman UTM, Dr. Adiyono, S.H.I., M.H.I., menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan paralegal tahun ini menjadi momentum penting bagi pengembangan kelembagaan PSKBHS.

Untuk pertama kalinya, PSKBHS menyelenggarakan pendidikan paralegal secara mandiri setelah selama empat tahun sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan melalui kemitraan dengan lembaga bantuan hukum lainnya.

Menurut Adiyono, pelatihan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemahaman teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktik kepada peserta agar mampu menghadapi persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Karena itu, proses pembelajaran dibagi menjadi dua tahapan, yakni pelatihan intensif selama tiga hari dan dilanjutkan dengan aktualisasi selama tiga bulan.

Dalam tahap aktualisasi, peserta akan memperoleh pengalaman praktik melalui penempatan di lembaga bantuan hukum maupun instansi pendukung. Hasil kegiatan tersebut nantinya dilaporkan kepada BPHN sebagai bagian dari proses penilaian untuk penerbitan sertifikasi paralegal.

Adiyono berharap para peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan masing-masing, khususnya dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai di tingkat keluarga maupun desa.

Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur melalui capaian akademik, tetapi juga dari kontribusi nyata ilmu pengetahuan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Keberadaan paralegal dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan hukum. Terlebih, masih banyak warga yang belum memahami hak-haknya, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun akses terhadap informasi dan konsultasi hukum.

Melalui program tersebut, UTM berupaya menghubungkan pembelajaran akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mendorong mahasiswa agar memiliki kepedulian sosial dan mampu mengambil peran dalam lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Dr. Saiful Sahri, A.Md.IP., S.Sos., M.H., yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya keberadaan paralegal dalam memperluas akses awal masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum.

Namun, ia mengingatkan bahwa paralegal harus memahami batas kewenangannya. Paralegal bukan aparat penegak hukum, melainkan pihak yang membantu masyarakat melalui pemberian informasi, konsultasi hukum, serta fasilitasi mediasi dalam penyelesaian persoalan di lingkungan keluarga maupun desa.

Saiful juga menegaskan bahwa kompetensi paralegal tidak cukup hanya dibangun melalui penguasaan materi pelatihan. Integritas, kepedulian, dan semangat melayani masyarakat harus menjadi bagian penting dari karakter seorang paralegal.

Ia mengingatkan peserta agar tidak menjadikan sertifikat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bekal untuk memberikan kontribusi nyata.

“Jangan hanya melihat kegiatan ini sebagai pelatihan selama tiga hari. Ilmu yang diperoleh harus dipraktikkan melalui aktualisasi. Yang terpenting, paralegal harus memiliki kepedulian dan jiwa melayani masyarakat,” pesannya.

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Fakultas Keislaman UTM dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi hukum, memahami persoalan sosial, serta berperan membantu masyarakat memperoleh informasi dan akses terhadap layanan bantuan hukum.

Dengan pembekalan teori, praktik lapangan, dan penguatan integritas, UTM berharap lahir paralegal yang kompeten dan bertanggung jawab serta mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan layanan bantuan hukum.

Langkah ini sekaligus mempertegas semangat kampus berdampak, yakni menghadirkan ilmu pengetahuan yang tidak berhenti di ruang perkuliahan, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pos Terkait

Pos Terkait

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan