Wecarejatim.com, Bangkalan – Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie bersama seluruh perangkat daerah setempat, mengikuti arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Arahan melalui rapat kordinasi secara virtual itu digelar di Pendopo Agung Bangkalan, Senin 29 Januari 2024.
Pada kesempatan tersebut KPK juga akan menurunkan Satgas sebagai bentuk monitoring dan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bangkalan.
Direktur III KPK, Bahtiar Ujang Purnama menegaskan langkah itu untuk mendorong tata kelola Pemerintah daerah berdasarkan pada pengukuran Monitoring Center for Prevention (MCP) dan nilai integritas. Untuk itu pihaknya hadir dalam menjaga integritas dalam pelaksanaan kinerja.
“Sehingga bisa menghindari dari perilaku-perilaku yang berpotensi jadi tindakan korupsi,” jelasnya.
Bahtiar mengatakan ada beberapa sektor kegiatan yang memiliki potensi terjadinya korupsi, seperti proses perencanaan dan penganggaran, penggunaan belanja dan pendapatan APBD, pemberian rekomendasi teknis terhadap perizinan, hingga jual beli jabatan ASN.
PJ. Bupati Arief M Edie mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan terus meningkatkan nilai indeks integritas. Ia akan terus melakukan perbaikan nilai MCP dengan peningkatan kinerja perangkat daerah melalui tata kelola pemerintah yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan antikorupsi.
“Kami akan melakukan pengawasan sekaligus perbaikan terkait beberapa sektor yang menjadi potensi terjadinya korupsi. Saya sudah menekankan jangan pernah ada pungutan baik di proses mutasi jabatan, lelang barang dan jasa hingga sektor pelayanan publik. Tentunya kami akan mendukung dan mengikuti berbagai arahan dari KPK,” tegasnya.
