Wecare Jatim- Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro membeberkan alasan kenapa Gerindra tidak disudutkan seperti yang dialami Nasdem usai mendeklarasikan calon presiden (capres).
Nasdem diketahui mendapat ‘serangan’ bertubi-tubi dari sejumlah pihak usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Padahal, Gerindra sudah lebih dulu mendeklarasikan capres mereka, yaitu Prabowo Subianto.
Dilansir dari Kompas.com, Kamis (27/10/2022), Agung mengatakan, “Pertama, secara personal, walaupun Pak Prabowo baru mendukung Presiden Jokowi di periode kedua, tapi kehadiran Gerindra dalam kabinet setidaknya bisa meminimalkan konflik yang mungkin mengemuka pasca pertarungan dua pilpres.”
Agung menyinggung status Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Menurutnya, posisi inilah yang membedakan Prabowo dengan Surya Paloh.
Menurutnya, Surya Paloh berada di level yang setara dengan Jokowi. Sementara Prabowo sebagai menteri merupakan pembantu presiden.
Agung juga menjelaskan bahwa hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga baik, di mana Jokowi tergabung ke dalam partai berlambang banteng ini.
Menurutnya, relasi antara Prabowo dan Megawati harmonis, meski sudah banyak pasang surut yang dilalui antara keduanya.
“Ini berbeda dengan relasi PDI-P dan Nasdem, yang dalam beberapa waktu terakhir sebelum sudah muncul riak-riak di akar rumput soal keterbukaan Nasdem membangun komunikasi dengan Demokrat dan PKS. Padahal, di saat yang sama, Nasdem masih menempatkan kader-kadernya di kabinet,” jelas Agung dikutip dari Kompas.com
Agung melihat dari sisi institusional. Saat ini, Gerindra fokus membangun koalisi Pemilu 2024 dengan sesama mitra koalisi di pemerintahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sehingga, apa yang dilakukan Gerindra ini memungkinkan Jokowi atau PDI-P menjalin relasi dengan keduanya.
Agung menilai Jokowi atau PDI-P bakal lebih sulit menjalin relasi dengan partai oposisi seperti Demokrat, dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di dalamnya, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Agung merasa Jokowi yang menjabat Presiden dua periode memiliki infrastruktur kekuasaan solid yang bisa mempengaruhi siapapun.
Sumber : Kompas.com