Wecarejatim.com, Lumajang – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi tolak kebijakan pungutan Tapera di Lumajang, Rabu, (12/06/2024).
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang Bergerak itu diwarnai aksi saling dorong dengan polisi lantaran massa memaksa masuk.
Beruntung, insiden kericuhan hanya sebentar lantaran perwakilan DPRD Lumajang menemui para demonstran.
Pantauan di lokasi, ratusan mahasiswa dan aktivis itu menggelar orasi dan membentangkan berbagai spanduk penolakan terhadap Tapera.
Menurut mahasiswa, kebijakan Tapera sangat memberatkan rakyat. Tak hanya itu, program pungutan pemotongan gaji rakyat itu juga dinilai tak transparan dan rawan diselewengkan.
“Kita sebagai mahasiswa menolak program Tapera karena menjadi beban bagi rakyat. Karena program ini mewajibkan tidak hanya pegawai pemerintah tapi juga buruh dan pekerja mandiri ” ujar Korlap aksi Muhammad Jauhari, di depan Kantor DPRD Lumajang.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Supratman mempersilakan para demonstran menyampaikan aspirasi mereka.
“Silakan, nanti usulan ini akan kami sampaikan ke DPR RI,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi penolakan Tapera, mahasiswa tampak keluar dengan tertib. Aksi mahasiswa itu kemudian berangsur-angsur bubar dengan tertib.
Kebijakan Tapera mulai mendapat respons keras dari berbagai pihak sejak beberapa waktu lalu setelah pemerintah mengumumkan aturan baru yang pada intinya menyebutkan gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3 persen untuk simpanan Tapera. Kebijakan baru ini berlaku untuk pekerja negeri sipil (PNS), pekerja swasta, maupun pekerja mandiri.
Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatannya untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
