Wecarejatim.com, Trenggalek – Pemkab Trenggalek menyiapkan anggaran pembebasan lahan kawasan permukiman rakyat untuk penetapan lokasi (penlok) jalur lintas selatan (JLS).
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan, pembangunan JLS dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyiwangi masih menyisakan satu trase jalan yang belum diselesaikan yakni JLS Kabupaten Trenggalek.
“Yang paling krusial adalah pembangunan JLS di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya usai menghadiri HUT Apkasi ke-24 di Kabupaten Trenggalek, Sabtu (8/6/2024) kemarin.
Di sisi lain, anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan pemukiman rakyat mencapai Rp200 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut tentu cukup berat bagi Pemkab Trenggalek.
“Tapi nanti Pemprov Jatim dan Pemkab Trenggalek akan memikirkan bersama-sama soal anggaran pembebasan lahan,” terangnya.
Menurut Adhy, ketika nanti semua JLS terhubung satu sama lain, akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang semakin pesat.
“Selama ini kami telah melakukan subsidi silang. Dan provinsi justru ingin membersamai kebupaten untuk menyelesaikan infrastruktur,” paparnya.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menambahkan, rencananya penlok akan keluar pada akhir tahun 2024. Sedangkan saat ini Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan.
“Tinggal nanti di akhir tahun bisa dilakukan pembayaran ganti lahan pemukiman rakyat,” ungkapnya.
Apabila nanti Pemkab Trenggalek sudah membayar ganti rugi lahan, maka Pemprov Jatim akan membantu terkait infrastruktur lainya. Adapun kebutuhan anggaran ganti rugi lahan capai Rp200 miliar.
“Lahan yang belum dilakukan pembebasan lahan ada di Kecamatan Watulimo – Munjungan – Panggul. Dengan panjang jalan sekitar 30 Kilometer,” pungkasnya.
