BANGKALAN, WeCareJatim.com — Dosen sekaligus Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim As, menyoroti akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu acuan dalam menentukan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta penerima berbagai program bantuan.
Menurut Surokim, di lapangan masih ditemukan data DTSEN yang dinilai belum akurat. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap hak masyarakat miskin, termasuk akses terhadap bantuan sosial dan beasiswa pendidikan seperti KIP.
Ia menilai terdapat kasus warga yang seharusnya masuk kelompok desil rendah justru tercatat pada desil yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya.
“Jangan main-main dengan data warga miskin, itu amanat konstitusi yang harus dijalankan sungguh-sungguh dan serius,” ujar Surokim As.
Surokim berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap data tersebut. Dalam jangka pendek, ia mendorong agar DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan maupun program pendidikan sebelum kualitas datanya benar-benar lebih akurat.
Ia juga menyoroti adanya kejanggalan dalam data desil yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
“Kami juga kaget banyak pejabat yang masuk desil 1 di DTSEN. Kami jadi heran bagaimana pendataan ini dilakukan serius atau tidak, kan jadi pertanyaan,” katanya.
Menurutnya, persoalan pendataan masyarakat miskin merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk melakukan verifikasi serta koreksi data.
Akurasi data, lanjut Surokim, penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan hak warga miskin tidak terabaikan.
“Problem pendataan ini selalu problematik dan butuh keseriusan semua pihak agar bisa mengoreksi data-data nasional tersebut sehingga bisa akurat dan lebih presisi,” pungkasnya.
Tidak ada Respon