Wecarejatim.com, Sumenep- Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, yang mewakili Dapil 7 Kepulauan periode 2024-2029, merespon keluhan masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Ahmad Juhairi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal hingga ada kejelasan dan transparansi dari pihak terkait mengenai dana tersebut.
“Saya mendukung sepenuhnya apa yang sedang diperjuangkan warga Kepulauan Sepudi dan Raas terkait transparansi dana CSR HCML yang seharusnya dinikmati langsung oleh wilayah terdampak pengeboran minyak dan gas (Migas),” tegas Juhairi.
Ia menekankan bahwa transparansi ini penting agar warga terdampak tidak hanya menjadi penonton dan merasakan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan akibat limbah pengeboran migas, tanpa menikmati manfaat dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Dana CSR yang disalurkan secara transparan dan tepat sasaran, menurutnya, bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.
“Dengan fungsi dan kewenangan kami sebagai anggota dewan asal Dapil 7, kami akan melakukan langkah-langkah terukur dan maksimal untuk mengawal aspirasi masyarakat kepulauan terdampak pengeboran migas sehingga perjuangan mereka dapat terwujud,” tambah Juhairi.
Senada dengan Juhairi, Hasan Al Hakiki, Ketua IKA PMII Kepulauan Sepudi, menyuarakan harapannya agar ada transparansi dalam penyaluran dana CSR HCML. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam di Pulau Sapudi tidak hanya diambil begitu saja tanpa ada timbal balik yang jelas bagi masyarakat setempat.
“Intinya kami dari pemuda Kepulauan Sepudi berharap ada transparansi CSR HCML agar kekayaan alam di Sapudi tidak hanya dikeruk saja. Dengan adanya megaproyek migas di selatan Pulau Sapudi, peningkatan infrastruktur di Sapudi seharusnya lebih memadai. Dua tahun proyek migas ini berjalan, kami warga Pulau Sapudi tidak tahu berapa dana CSR yang telah dikeluarkan perusahaan untuk wilayah terdampak,” ungkap Hakiki.
Warga merasa hanya diberi janji manis dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menurut mereka tidak sebanding dengan nilai ekonomi ribuan barel gas yang diambil dari wilayah mereka. Keresahan ini kini semakin meluas dan membutuhkan respon konkret dari pihak terkait, termasuk pemerintah dan HCML, untuk menghindari kekecewaan yang lebih dalam di masyarakat kepulauan. (MR)
