Wecarejatim.com — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak di layanan penitipan anak (daycare) di berbagai daerah.
Ia menegaskan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi harus disertai perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Kalau hanya pelaku yang dihukum tapi sistemnya tetap bobrok, kita hanya menunggu korban berikutnya,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ansari menilai, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan daycare tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Aceh, dan kota-kota besar lainnya, pertumbuhan daycare cukup pesat seiring meningkatnya aktivitas kerja orang tua.
Namun, di balik itu muncul kekhawatiran terkait standar pengasuhan, kompetensi tenaga pengasuh, hingga legalitas lembaga.
“Daycare tumbuh cepat, tapi pengawasannya tertinggal. Jangan sampai kebutuhan masyarakat dimanfaatkan tanpa standar yang jelas. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Menurutnya, masih banyak daycare yang beroperasi tanpa pengawasan ketat, bahkan sebagian belum mengantongi izin resmi. Kondisi ini membuka celah terjadinya kelalaian hingga kekerasan terhadap anak.
Fenomena tersebut kembali mencuat dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap balita berusia 18 bulan di Daycare Baby Preneur di Banda Aceh yang viral di media sosial. Dalam kasus itu, rekaman CCTV menjadi sorotan publik nasional.
Ironisnya, pemerintah setempat mengungkap bahwa daycare tersebut belum memiliki izin operasional. Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian menutup lembaga tersebut, sementara aparat kepolisian masih melakukan pendalaman kasus.
Ansari menegaskan, kasus di Aceh bukan peristiwa tunggal, melainkan puncak gunung es dari lemahnya tata kelola daycare di Indonesia.
“Ini bukan sekadar insiden, ini alarm keras. Tempat yang seharusnya aman justru menjadi sumber ancaman. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian sistem seperti ini,” ujarnya.
Ia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh layanan daycare di Indonesia, mulai dari perizinan, standar operasional, kualitas sumber daya manusia, hingga mekanisme pengawasan lintas sektor.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemulihan korban, termasuk pendampingan psikologis agar dampak trauma tidak berkepanjangan.
“Anak-anak adalah amanah. Mereka tidak boleh jadi korban dari sistem yang lemah dan pengawasan yang setengah hati. Kasus Aceh harus jadi peringatan nasional, bukan sekadar berita viral yang cepat dilupakan,” pungkasnya.
