Wecarejatim.com, BANGKALAN — Di tengah dorongan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi pendidikan di Kabupaten Bangkalan justru menyisakan ironi. Sebanyak 105 siswa di SDN Kajuanak 4 hingga kini masih belajar di teras dan tenda darurat akibat bangunan sekolah yang ambruk sejak akhir 2025 belum juga diperbaiki.
Kepala sekolah, Ningsih, mengungkapkan bahwa kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di luar ruangan demi keselamatan siswa. Dinding bangunan yang tersisa dinilai membahayakan karena berpotensi roboh sewaktu-waktu.
“Kami tidak berani memaksakan belajar di dalam kelas. Anak-anak sekarang belajar di teras dan halaman dengan tenda seadanya,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi tenda darurat yang digunakan siswa sangat memprihatinkan, terutama saat cuaca buruk.
“Kalau hujan, terpal yang kami pakai sempat rusak. Kami berusaha memperbaiki sendiri karena kasihan kepada peserta didik. Sampai sekarang belum ada bantuan apa pun dari pemerintah setempat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangkalan tengah mendorong peningkatan PAD melalui berbagai sektor. Namun kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan publik terkait arah prioritas penggunaan anggaran, terutama pada sektor pendidikan dasar.
Masyarakat menilai, peningkatan PAD seharusnya berdampak langsung pada layanan publik. Situasi yang dialami siswa SDN Kajuanak 4 dinilai sebagai bukti masih adanya kebutuhan mendesak yang belum tertangani.
“Kalau PAD terus ditingkatkan, seharusnya pendidikan juga jadi prioritas utama,” ungkap salah satu wali murid.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan melalui Kepala Bidang Pembinaan SD, Ali Yusri Purwanto, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan langkah awal sejak kejadian.
Menurutnya, pihak dinas sudah turun langsung ke lokasi saat bangunan roboh pada November 2025, dan segera mengusulkan perbaikan ke pemerintah pusat pada Desember 2025 melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan.
“Kami sudah ke lokasi saat awal kejadian dan langsung mengajukan ke pusat untuk program revitalisasi Kemendikbud pada bulan Desember,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa SDN Kajuanak 4 belum dapat diperbaiki melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keterbatasan anggaran daerah.
“Memang untuk SDN Kajuanak 4 tidak masuk dalam perbaikan melalui APBD karena keterbatasan anggaran. Saat ini yang masuk dalam penganggaran hanya yang berasal dari hasil usulan pokok pikiran (pokir) DPRD, & dari Musrenbang usulan dari tokoh masyarakat, maupun kepala desa,” tambahnya.
Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian kapan perbaikan akan direalisasikan. Kondisi ini terus menjadi sorotan, terutama di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan PAD.
Publik berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan distribusi anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan.
Jika tidak segera ditangani, kondisi darurat yang dialami para siswa dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan masa depan generasi muda di Bangkalan.
