Wecarejatim.com, Sumenep – Masyarakat Pulau Masalembu terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah mereka. Hingga saat ini, warga Desa Masalima dan Sukajeruk masih belum bisa menikmati listrik secara penuh, meskipun program Indonesia Terang telah dicanangkan sejak 2019.
Pulau Masalembu yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Untuk menindaklanjuti rencana percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PT PLN (Persero), Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Cabang Masalembu bersama masyarakat melayangkan surat kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Ketua SNNU Masalembu, Jailani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pada 25 Februari 2025. Respons cepat datang dari Kementerian ESDM, yang mengundang berbagai pihak terkait untuk rapat koordinasi pada 14 Maret 2025. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Bupati Sumenep, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PLN, serta Dinas ESDM Jawa Timur.
Menurut Jailani, “tiang listrik sebenarnya sudah dipasang sejak 2020 di Pulau Karamian dan Masalembu. Namun, hingga kini listrik di Pulau Masalembu belum tersambung, sementara Pulau Karamian telah lebih dulu menikmati akses listrik. Akibatnya, masyarakat Masalembu masih bergantung pada genset dan panel surya untuk kebutuhan sehari-hari.”
Sementara dari pihak PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa pembangunan PLTS Komunal di Pulau Masalembu terkendala oleh proses penyediaan lahan. PLN telah menyusun roadmap penyelesaian proyek ini dengan pembangunan PLTS 185 kWp pada tahap pertama (2026) dan 850 kWp pada tahap kedua (2027). Selain itu, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 30,1 km di Desa Masalima dan 27,89 km di Desa Sukajeruk juga direncanakan selesai pada 2026.
Namun, PLN masih menunggu alokasi anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melanjutkan proyek ini. PLN meminta dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan PLTS.
Dalam risalah rapat yang disepakati, PLN, Pemkab Sumenep, dan SNNU Masalembu akan terus berkoordinasi guna mengatasi kendala lahan dan pendanaan. PLN berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan PLTS Komunal di Pulau Masalembu setelah lahan dan anggaran tersedia. Ditjen Ketenagalistrikan akan memantau perkembangan proyek ini hingga listrik dapat beroperasi secara penuh.
Ketua SNNU menutup dengan harapan agar pemerintah tidak hanya memastikan listrik menyala 24 jam, tetapi juga mendukung kebutuhan listrik di semua sektor masyarakat. “Kami berterima kasih atas kejelasan yang diberikan pemerintah dan berharap semua pihak bersinergi dalam percepatan listrik di Pulau Masalembu untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
