Wecare Jatim- Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Sembilan lokasi di Surabaya dipastikan tak hanya menggunakan anggaran negara.
Untuk itu, saat ini pemerintah tengah mencari investor untuk terlibat dalam program ini melalui skema
Proyek yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Pemkot Surabaya ini bertujuan untuk memberikan hunian layak. Namun, dengan harga yang terjangkau.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, kebutuhan hunian di Kota Surabaya saat ini mencapai 12.970 unit.
”Kewajiban kami sebagai pemerintah kota adalah menyiapkan hunian terjangkau,” kata Kepala (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat di Surabaya dilansir dari TribunJatim.com, Rabu (9/11/2022).
Tantangannya untuk menyiapkan bangunan tersebut, perlu anggaran yang cukup besar. Sebab, Pemkot Surabaya tidak mempunyai cukup anggaran untuk membangun rumah susun di lokasi tersebut.
Menurut Irvan, salah satu strategi menjawab hal ini adalah melalui kerjasama dengan badan usaha. Program yang ditawarkan adalah kerjasama dengan skema Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun).
Menurutnya, dengan kerjasama ini, investor bisa membangun rusunami di lahan pemerintah kota melalui sistem sewa lahan.
Durasinya, bisa mencapai 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 30 tahun selama bangunan masih layak. Melalui sistem sewa, Pemkot Surabaya juga tidak kehilangan aset dengan adanya kerjasama ini.
Selain kepada investor, penghuni juga akan mendapat kepastian sebagai konsumen. Sebab, SKBG Sarusun merupakan bukti kepemilikan bangunan yang sah dan dilindungi undang-undang seperti halnya kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS).
Sosialisasi terkait hal ini telah dilakukan kepada calon investor. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama Pemkot Surabaya telah menyosialisasikan hal ini kepada asosiasi asosiasi pengembang, PT Yekape, para pakar dan pemerhati hunian di Indonesia.
Sosialisasi ini juga diharapkan dapat menarik minat investor di bidang hunian dan properti untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kami sudah siapkann 9 lokasi tanah aset potensial yang diprioritaskan untuk dijadikan pilot project Rusun SKBG.
Dengan adanya Rusunami baru nantinya, kebutuhan hunian di Surabaya bisa terpenuhi. Keberadaan Rusunami akan sekaligus menambah alternatif hunian di samping 22 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya.
(Redaksi)
