Wecarejatim.com, Sampang – Kabar penangkapan seorang pria berinisial UA, yang disebut-sebut menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, beredar luas di tengah masyarakat.
UA dikabarkan diamankan aparat kepolisian pada Sabtu pagi (10/1/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, UA diduga diamankan oleh anggota Polres Pamekasan di Jalan Raya Rabiyan, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
Penangkapan tersebut dikaitkan dengan kasus penjambretan berujung maut yang terjadi di Dusun Beltok, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.
Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, saat dikonfirmasi mengaku belum dapat menyampaikan informasi detail terkait penangkapan tersebut.
“Untuk sementara belum bisa kami sampaikan secara detail, karena anggota kami belum melaporkan kejadian penangkapan tersebut,” ujar AKP Doni Setiawan.
Sementara itu, Kapolsek Ketapang, Iptu Muhammad Ari Nuzul Aulia, menyatakan pihaknya juga belum menerima laporan terkait adanya penangkapan di wilayah hukumnya.
“Saya belum dapat kabar, Mas. Saya akan kroscek ke anggota terlebih dahulu,” katanya.
Diketahui, peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada Rabu (7/1/2026) dan menewaskan seorang perempuan lanjut usia.
Korban merupakan satu keluarga asal Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, yang saat kejadian berboncengan menggunakan sepeda motor bernomor polisi M 3863 CC.
Sepeda motor tersebut dikendarai Halimatus Sakdiyah (26) dengan membonceng ibunya Sumriyeh (60) serta dua anaknya, Alfian (7) dan Kayla (20 bulan). Saat melintas di lokasi kejadian, korban diduga menjadi sasaran penjambretan yang berujung kecelakaan fatal.
Akibat kejadian itu, Sumriyeh (60) dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sementara pengendara dan dua anaknya selamat dan telah mendapatkan penanganan, meski mengalami trauma.
Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum UA maupun perannya dalam kasus tersebut. Publik menunggu kejelasan dan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
